KISI-KISI PAS OTK KEPEGAWAIAN KELAS XII-OTKP

 KISI – KISI PAS

OTK KEPEGAWAIAN

SMK JOYOREJO PUTAT NUTUG

TP. 2021/2022

KELAS : 12-OTKP

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pemberhentian berarti pemutusan hubungan kerja antara pegawai/karyawan dengan suatu badan usaha atau pemerintah.

Landasan Hukum

UU No 1 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Dudanya PNS

Sebab-sebab pemberhentian

1. Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan

Pemutusan hubungan kerja karena keinginan pengusaha, antara lain :

a. Pekerja tidak cakap dalam masa percobaan

b. Adanya alasan-alasan mendesak

c. Pekerja sering mangkir

d. Pekerja ditahan oleh alat negara

e. Pekerja dihukum oleh hakim

f. Pekerja sering sakit

g. Pekerja berusia lanjut

Pemutusan hubungan kerja karena keinginan pekerja, disebabkan :

a. pegawai tidak cocok dengan situasi dan kondisi perusahaan

b. pegawai pindah karena mengikuti keluarga

c. pegawai bekerja karena alasan mendesak

Pemutusan hubungan kerja karena alasan lain

a. pekerja meninggal dunia

b. perjanjian kerja berakhir

c. pekerjaan telah selesai

2. Pemberhentian Pegawai dalm Pemerintahan

Landasan Hukum : Undang-undang ASN No.5 Tahun 2014. PP No 11 Tahun 2017

a. PNS diberhentikan dengan hormat karena :

1. atas permintaan sendiri (mengajukan pensiun dini)

2. Mencapai batas usia pensiun

3. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini

4. tidak cakap jasmani/rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban

5. Pemberhentian karena meninggal dunia. tewas atau hilang

b. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

1. Melanggar sumpah/janji PNS, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan disiplin PNS

2. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945

3. Dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindah pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum

c. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri disebabkan karena pelanggaran disiplin berat

d. PNS diberhentikan sementara, apabila :

1. diangkat menjadi pejabat negara

2. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural

3. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana

e. Pemberhentian karena hal lain

Hal ini terjadi apabila seorang PNS dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan setelah selesai mengambil cuti diluar tanggungan negara tidak melaporkan ke instansi induknya.

Materi OTK Kepegawaian Kelas 12 OTKP_Bahan PAS

Cuti Pegawai

Landasan Hukum

Pasal 5 UU No 8 Tahun 1974 Tentang UU Pokok Kepegawaian

Pasal 22 UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN

PP No 24 Tahun 1976 tentang cuti PNS

SE Kepala BAKN no 01/SE/1977 tgl 25 Februari 1977

Perka BKN No 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti PNS

Pengertian Cuti

Cuti berasal dari Bahasa Hindi “chutti” atau perlop (verlop) dalam Bahasa Belanda berarti ketidakhadiran secara sementara atau tertentu karena alasan tertentu yang mendapat  keterangan dari pihak2 terkait.

Tujuan dan Manfaat Pemberian Cuti

Untuk memberikan kesempatan istirahat bagi PNS dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohaninya

Untuk menghilangkan kejenuhan, saat pegawai merasa bosan dengan pekerjaan sebaiknya segera ambil cuti

Untuk meningkatkan produktivitas

Untuk mendapatkan inspirasi baru (memacu semangat kerja)

Macam-macam Cuti

Berdasarkan Perka BKN Nomor 24 tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti PNS adalah sebagai berikut :

Cuti Tahunan

Cuti Besar

Cuti sakit

Cuti Melahirkan

Cuti Karena Alasan penting

Cuti Bersama

Cuti diluar Tanggungan Negara (CLTN)

1. Cuti Tahunan

Cuti tahunan merupakan cuti yang diberikan kepada PNS/CPNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun terus menerus dan berhak atas cuti tersebut selama 12 hari kerja

2. Cuti Besar

PNS yg telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus menerus berhak menerima cuti besar yang lamanya 3 bulan

3. Cuti Sakit

PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit

4. Cuti Melahirkan

Cuti yang diberikan atau dijadikan alasan karena melahirkan bagi Pegawai Perempuan. Cuti melahirkan diberikan untuk kelahiran anak pertama s.d ketiga dengan lama cuti 3 bulan.

5. Cuti karena alasan penting

1. Ibu, Bapak, Istri,Suami,anak,adik,kakak,mertua atau menantu sakit keras atau meninggal

Salah seoranga anggota keluarga meninggal dunia dan menurut peraturan perundang-undangan PNS ybs harus mengurus hak-hak anggota keluarganya

PNS ybs melangsungkan perkawinan

Lamanya cuti karena alasan penting paling lama 1 bulan

6. Cuti Bersama

Cuti bersama ditetapkan oleh presiden

7. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)

PNS yang bekerja paling singkat 5 tahun secara terus menerus karena alasan pribadi dan mendesak

Antara lain :

Mengikuti/mendampingi suami/istri tugas Negara/tugas belajar di didalam/luar negeri

Selama menjalankan CLTN PNS tdk berhak menerima penghasilan PNS

PEMBERI CUTI

PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian

A. Menteri/Jaksa Agung/Kapolri

B. Pimpinan Lembaga yang ditentukan oleh presiden

C. Sekretaris Jenderal di secretariat lembaga Negara

D. Gubernur di Provinsi

E. Bupati/Walikota di Kabupaten/kota

Para pejabat yang ada dibawah para pejabat diatas setelah mendapatkan pendelegasian dari pejabat yang berhak memberikan cuti dengan menggunakan SK.

 KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Kompetensi Dasar

KD 3.15 Memahami Kesejahteraan Pegawai

KD 4.15 Melakukan Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai

Pengertian Kesejahteraan Pegawai

Adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun di luar hubungan kerja secara langsung maupun tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja.

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Pokok Kepegawaian  (UUPK) No. 8 Tahun 1974

Pasal 7 sampai dengan 10 yang mengatur tentang hak-hak PNS sebagai berikut :

Hak memperoleh gaji (Pasal 7)

Hak atas cuti (Pasal 8)

Hak yang berhubungan dengan musibah dalam melaksanakan tugas (Pasal 9)

Hak atas pensiun (Pasal 10)

2. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentan Aparatur Sipil Negara  Pasal 21 disebutkan bahwa PNS berhak memperoleh :

Gaji, tunjangan, dan fasilitas;

Cuti

Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua

Perlindungan; dan

Pengembangan Kompetensi.

Maksud dan Tujuan Peningkatan Kesejahteraan PNS

Dalam rangka memupuk rasa disiplin dan loyalitas PNS kepada Negara dan bangsa.

Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, produktif, berdayaguna, berhasilguna, cerdas, terampil, kreatif, sadar akan hak dan kewajibannya, memiliki motivasi kerja yang tinggi, serta jauh dari tindakan2 yang merugikan Negara seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya.

Tujuan Peningakatan Kesejahteraan Pegawai

Memberikan ketenangan dan ketentraman baik kepada PNS yang bersangkutan maupun kepada keluarganya

Memberikan bantuan kepada PNS dan keluarganya. Baik material maupun spiritual

Memberikan motivasi kepada PNS sehingga mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya

Meningkatkan Loyalitas PNS

Jaminan Sosial Tenga Kerja (JAMSOSTEK)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kematian (JK)

Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Pembuatan Dokumen Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai

Untuk memenuhi permohonan klaim asuransi, Perum Taspen menyediakan blangko-blangko SPP sebagao berikut :

Blangko Model Akt.1 (Digunakan oleh pegawai yang berhenti Karen pension)

Blangko Model Akt.2 (Digunakan oleh pegawai yang berhenti karena meninggal dunia, blangko ini disiapkan oleh ahli waris dengan melampirkan blangko Akt.3.

Blangko Model Akt.3 (Keterangan ahli waris dan menjadi lampiran Akt.2)

Semoga Bermanfaat

Tetap semangat belajar sepanjang hayat

by. Wahyu Hidayatullah, S.Pd